Temukan Manfaat Asas Kemanfaatan Hukum!

Agus Elmanuel


Temukan Manfaat Asas Kemanfaatan Hukum!

Asas kemanfaatan hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Asas ini didasarkan pada pemikiran bahwa hukum dibuat untuk mengatur dan melindungi masyarakat, sehingga harus memberikan manfaat yang nyata bagi mereka.

Asas kemanfaatan hukum memiliki beberapa manfaat penting. Pertama, asas ini dapat mencegah hukum yang merugikan masyarakat. Kedua, asas ini dapat mendorong terciptanya hukum yang adil dan merata. Ketiga, asas ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Asas kemanfaatan hukum memiliki sejarah panjang dalam perkembangan hukum. Asas ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani Aristoteles, yang berpendapat bahwa hukum harus bertujuan untuk mencapai kebahagiaan masyarakat. Asas ini kemudian diadopsi oleh para ahli hukum Romawi dan menjadi dasar bagi sistem hukum Romawi.

Asas Kemanfaatan Hukum

Asas kemanfaatan hukum merupakan prinsip penting dalam hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Asas ini memiliki beberapa aspek penting:

  • Keadilan
  • Kepastian hukum
  • Kemanfaatan
  • Ketertiban umum
  • Perlindungan hak asasi manusia
  • Pembangunan hukum yang berkelanjutan
  • Demokratisasi hukum
  • Globalisasi hukum

Aspek-aspek tersebut saling terkait dan membentuk kerangka kerja untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil. Misalnya, keadilan dan kepastian hukum merupakan prasyarat untuk kemanfaatan hukum. Tanpa keadilan dan kepastian hukum, hukum tidak dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Demikian pula, kemanfaatan hukum harus sejalan dengan ketertiban umum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, asas kemanfaatan hukum juga harus mempertimbangkan pembangunan hukum yang berkelanjutan, demokratisasi hukum, dan globalisasi hukum.

Keadilan

Keadilan merupakan salah satu aspek terpenting dari asas kemanfaatan hukum. Hukum yang adil adalah hukum yang memberikan manfaat yang sama bagi semua orang, tanpa memandang status, kekayaan, atau kekuasaan mereka. Hukum yang adil juga hukum yang ditegakkan secara adil dan tidak memihak.

Keadilan sangat penting untuk kemanfaatan hukum karena hukum yang tidak adil tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Misalnya, hukum yang hanya menguntungkan orang kaya dan berkuasa tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat miskin dan tertindas. Demikian pula, hukum yang tidak ditegakkan secara adil akan menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat.

Untuk memastikan bahwa hukum adil, penting untuk memiliki sistem peradilan yang independen dan tidak memihak. Sistem peradilan yang independen adalah sistem peradilan yang bebas dari pengaruh politik atau kepentingan pribadi. Sistem peradilan yang tidak memihak adalah sistem peradilan yang memperlakukan semua orang dengan adil, tanpa memandang status, kekayaan, atau kekuasaan mereka.

Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting dari asas kemanfaatan hukum. Kepastian hukum adalah keadaan dimana hukum jelas, mudah dipahami, dan dapat diprediksi. Hukum yang memberikan kepastian hukum akan memberikan manfaat bagi masyarakat karena masyarakat dapat mengetahui dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta apa konsekuensi dari perbuatan mereka.

Sebagai contoh, kepastian hukum penting dalam bidang ekonomi. Investor akan enggan berinvestasi di negara yang hukumnya tidak jelas atau tidak dapat diprediksi. Hal ini karena investor membutuhkan kepastian hukum untuk dapat merencanakan investasi mereka dan memprediksi risiko yang mungkin timbul. Demikian pula, kepastian hukum penting dalam bidang sosial. Masyarakat akan sulit untuk hidup berdampingan secara harmonis jika mereka tidak mengetahui dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Untuk memastikan kepastian hukum, penting untuk memiliki undang-undang yang jelas dan mudah dipahami. Undang-undang tersebut juga harus dipublikasikan secara luas sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. Selain itu, penting juga untuk memiliki sistem peradilan yang independen dan tidak memihak yang dapat menegakkan hukum secara adil dan konsisten.

Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan salah satu aspek terpenting dari asas kemanfaatan hukum. Asas kemanfaatan hukum menyatakan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai contoh, hukum yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat menjaga kualitas lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Demikian pula, hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat melindungi konsumen dari praktik-praktik bisnis yang tidak adil.

Kemanfaatan hukum sangat penting karena hukum yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat akan kehilangan legitimasinya. Masyarakat tidak akan mematuhi hukum yang tidak memberikan manfaat bagi mereka, sehingga hukum tersebut tidak akan efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.

Ketertiban umum

Ketertiban umum merupakan salah satu aspek penting dari asas kemanfaatan hukum. Ketertiban umum adalah keadaan dimana masyarakat dapat hidup dengan aman, tertib, dan damai. Hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum akan memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kehidupan bermasyarakat.

Sebagai contoh, hukum yang mengatur tentang lalu lintas memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat menciptakan ketertiban di jalan raya dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Demikian pula, hukum yang mengatur tentang penggunaan senjata api memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api dan menjaga keamanan masyarakat.

Ketertiban umum sangat penting untuk kemanfaatan hukum karena hukum yang tidak dapat menjaga ketertiban umum akan kehilangan legitimasinya. Masyarakat tidak akan mematuhi hukum yang tidak dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Akibatnya, hukum tersebut tidak akan efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.

Perlindungan hak asasi manusia

Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu aspek penting dari asas kemanfaatan hukum. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, atau status lainnya. Perlindungan hak asasi manusia sangat penting untuk kemanfaatan hukum karena hukum yang tidak melindungi hak asasi manusia tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai contoh, hukum yang tidak melindungi hak atas kebebasan berpendapat akan merugikan masyarakat karena masyarakat tidak dapat mengutarakan pendapatnya dengan bebas. Demikian pula, hukum yang tidak melindungi hak atas pendidikan akan merugikan masyarakat karena masyarakat tidak dapat memperoleh pendidikan yang layak. Perlindungan hak asasi manusia sangat penting untuk pembangunan hukum yang berkelanjutan, demokratisasi hukum, dan globalisasi hukum.

Untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, penting untuk memiliki konstitusi yang kuat yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Selain itu, penting juga untuk memiliki sistem peradilan yang independen dan tidak memihak yang dapat menegakkan hak-hak tersebut. Perlindungan hak asasi manusia merupakan prasyarat untuk terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pembangunan hukum yang berkelanjutan

Pembangunan hukum yang berkelanjutan merupakan salah satu komponen penting dari asas kemanfaatan hukum. Pembangunan hukum yang berkelanjutan adalah proses pengembangan dan penyempurnaan hukum secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Pembangunan hukum yang berkelanjutan penting karena hukum yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat akan kehilangan legitimasinya dan tidak akan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Salah satu contoh pembangunan hukum yang berkelanjutan adalah perkembangan hukum lingkungan hidup. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan hidup, hukum lingkungan hidup terus berkembang untuk mengatur berbagai aspek kegiatan manusia yang berdampak pada lingkungan hidup. Perkembangan hukum lingkungan hidup ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Pembangunan hukum yang berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa hukum adil dan tidak memihak. Hukum yang tidak adil dan tidak memihak tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat karena akan menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan. Pembangunan hukum yang berkelanjutan dapat memastikan bahwa hukum terus diperbarui dan disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu berubah dan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Demokratisasi hukum

Demokratisasi hukum merupakan salah satu aspek penting dari asas kemanfaatan hukum. Demokratisasi hukum adalah proses menjadikan hukum lebih demokratis, yaitu lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Demokratisasi hukum penting karena hukum yang demokratis akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

  • Partisipasi masyarakat

    Salah satu aspek penting dari demokratisasi hukum adalah partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum, baik melalui mekanisme perwakilan maupun partisipasi langsung. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum akan memastikan bahwa hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

  • Transparansi

    Aspek penting lainnya dari demokratisasi hukum adalah transparansi. Hukum harus dibuat secara transparan, artinya masyarakat harus dapat mengakses informasi tentang proses pembuatan hukum dan alasan di balik pembuatan hukum tersebut. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan memastikan bahwa hukum tidak dibuat secara sewenang-wenang.

  • Akuntabilitas

    Demokratisasi hukum juga mengharuskan adanya akuntabilitas. Pembuat hukum harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas hukum yang mereka buat. Masyarakat harus memiliki mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban pembuat hukum, baik melalui mekanisme politik maupun hukum. Akuntabilitas akan memastikan bahwa hukum dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Demokratisasi hukum sangat penting untuk asas kemanfaatan hukum karena hukum yang demokratis akan lebih mungkin memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukum yang dibuat dengan partisipasi masyarakat, transparan, dan akuntabel akan lebih mungkin memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Globalisasi hukum

Globalisasi hukum merupakan proses meningkatnya pengaruh hukum internasional dan hukum asing terhadap hukum nasional suatu negara. Globalisasi hukum memiliki hubungan erat dengan asas kemanfaatan hukum karena hukum yang global dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

  • Harmonisasi hukum

    Salah satu aspek penting dari globalisasi hukum adalah harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum adalah proses penyeragaman hukum antar negara untuk memudahkan transaksi dan kerja sama internasional. Harmonisasi hukum memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan biaya transaksi dalam perdagangan internasional.

  • Perlindungan hak asasi manusia

    Globalisasi hukum juga dapat meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Hukum internasional tentang hak asasi manusia dapat memberikan standar minimum perlindungan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh semua negara. Hal ini bermanfaat bagi masyarakat karena dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua orang terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

  • Penyelesaian sengketa internasional

    Globalisasi hukum juga memudahkan penyelesaian sengketa internasional. Hukum internasional tentang penyelesaian sengketa menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antar negara secara damai. Hal ini bermanfaat bagi masyarakat karena dapat mencegah terjadinya konflik dan perang.

Globalisasi hukum memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Hukum yang global dapat mengurangi ketidakpastian hukum, biaya transaksi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, hukum yang global dapat memudahkan penyelesaian sengketa internasional. Oleh karena itu, globalisasi hukum merupakan salah satu komponen penting dari asas kemanfaatan hukum.

Studi Kasus Asas Kemanfaatan Hukum

Asas kemanfaatan hukum telah diterapkan dalam berbagai kasus hukum di seluruh dunia. Salah satu kasus yang terkenal adalah kasus Brown v. Board of Education di Amerika Serikat. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa segregasi rasial di sekolah umum adalah ilegal karena melanggar asas kemanfaatan hukum. Keputusan ini merupakan tonggak penting dalam gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat.

Kasus lain yang menunjukkan penerapan asas kemanfaatan hukum adalah kasus Roe v. Wade. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa hak aborsi dilindungi oleh Konstitusi Amerika Serikat. Keputusan ini didasarkan pada asas kemanfaatan hukum, yaitu bahwa hak aborsi diperlukan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan perempuan.

Di Indonesia, asas kemanfaatan hukum juga telah diterapkan dalam beberapa kasus hukum. Salah satu kasus yang terkenal adalah kasus uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal dalam UU ITE karena dianggap melanggar asas kemanfaatan hukum. Keputusan ini menunjukkan bahwa asas kemanfaatan hukum merupakan prinsip penting dalam sistem hukum Indonesia.

Kasus-kasus hukum tersebut menunjukkan bahwa asas kemanfaatan hukum merupakan prinsip yang penting dan telah diterapkan dalam berbagai kasus hukum di seluruh dunia. Asas ini memastikan bahwa hukum memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

Sebagai tambahan dari studi kasus di atas, terdapat banyak penelitian akademis yang mendukung asas kemanfaatan hukum. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa hukum yang bermanfaat bagi masyarakat lebih mungkin untuk dipatuhi dan ditegakkan. Selain itu, hukum yang bermanfaat bagi masyarakat juga lebih mungkin untuk menciptakan lingkungan yang adil dan sejahtera.

Namun, penting untuk dicatat bahwa asas kemanfaatan hukum juga memiliki beberapa kritik. Beberapa kritikus berpendapat bahwa asas ini terlalu subjektif dan dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran hak-hak individu. Kritikus lainnya berpendapat bahwa asas ini dapat mengarah pada pembuatan hukum yang terlalu luas dan tidak jelas.

Terlepas dari kritik-kritik tersebut, asas kemanfaatan hukum tetap merupakan prinsip penting dalam sistem hukum. Prinsip ini memastikan bahwa hukum memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

Pertanyaan Umum tentang Asas Kemanfaatan Hukum

Berikut adalah beberapa pertanyaan umum tentang asas kemanfaatan hukum:

Pertanyaan 1: Apa itu asas kemanfaatan hukum?

Jawaban: Asas kemanfaatan hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pertanyaan 2: Mengapa asas kemanfaatan hukum itu penting?

Jawaban: Asas kemanfaatan hukum penting karena memastikan bahwa hukum memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

Pertanyaan 3: Bagaimana asas kemanfaatan hukum diterapkan dalam praktik?

Jawaban: Asas kemanfaatan hukum telah diterapkan dalam berbagai kasus hukum di seluruh dunia, seperti kasus Brown v. Board of Education di Amerika Serikat dan kasus uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia.

Pertanyaan 4: Apakah ada kritik terhadap asas kemanfaatan hukum?

Jawaban: Ya, ada beberapa kritik terhadap asas kemanfaatan hukum, yaitu bahwa asas ini terlalu subjektif dan dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran hak-hak individu, serta dapat mengarah pada pembuatan hukum yang terlalu luas dan tidak jelas.

Pertanyaan 5: Terlepas dari kritik tersebut, mengapa asas kemanfaatan hukum tetap penting?

Jawaban: Terlepas dari kritik tersebut, asas kemanfaatan hukum tetap penting karena memastikan bahwa hukum memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

Pertanyaan 6: Bagaimana cara memastikan bahwa hukum yang dibuat sesuai dengan asas kemanfaatan hukum?

Jawaban: Untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat sesuai dengan asas kemanfaatan hukum, perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum, transparansi dalam proses pembuatan hukum, dan akuntabilitas pembuat hukum.

Memahami asas kemanfaatan hukum sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Lanjut ke bagian artikel berikutnya: Implementasi Asas Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

Tips Menerapkan Asas Kemanfaatan Hukum

Asas kemanfaatan hukum merupakan prinsip penting dalam sistem hukum yang memastikan bahwa hukum memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa tips untuk menerapkan asas kemanfaatan hukum secara efektif:

Tip 1: Libatkan Masyarakat dalam Pembuatan Hukum

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme perwakilan, seperti pemilihan umum, atau melalui partisipasi langsung, seperti konsultasi publik atau referendum.

Tip 2: Pastikan Transparansi dalam Proses Pembuatan Hukum

Proses pembuatan hukum harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami alasan di balik pembuatan hukum dan memberikan masukan yang berarti. Transparansi dapat dilakukan melalui publikasi rancangan undang-undang, konsultasi publik, dan pelaporan berkala tentang proses pembuatan hukum.

Tip 3: Tegakkan Akuntabilitas Pembuat Hukum

Pembuat hukum harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas hukum yang mereka buat. Masyarakat harus memiliki mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban pembuat hukum, baik melalui mekanisme politik, seperti pemilihan umum, atau melalui mekanisme hukum, seperti gugatan atau pengajuan keberatan.

Tip 4: Pertimbangkan Dampak Sosial dan Ekonomi dari Hukum

Sebelum membuat atau mengubah undang-undang, pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari hukum tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui studi kelayakan, analisis dampak hukum, atau konsultasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan.

Tip 5: Evaluasi dan Tinjau Hukum Secara Berkala

Hukum harus dievaluasi dan ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa hukum tersebut masih relevan dan efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui penelitian akademis, pemantauan implementasi hukum, atau masukan dari masyarakat.

Tip 6: Harmonisasikan Hukum dengan Prinsip-Prinsip Internasional

Dalam era globalisasi, penting untuk mengharmonisasikan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui adopsi perjanjian internasional, kerja sama dengan organisasi internasional, atau melalui praktik terbaik.

Tip 7: Dukung Penelitian dan Pengembangan Hukum

Penelitian dan pengembangan hukum sangat penting untuk kemajuan hukum dan memastikan bahwa hukum tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berubah. Pemerintah dan lembaga akademis harus mendukung penelitian dan pengembangan hukum melalui pendanaan, hibah, dan beasiswa.

Tip 8: Tingkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Asas Kemanfaatan Hukum

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang asas kemanfaatan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya hukum dan berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, kampanye kesadaran publik, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan hukum.

Dengan menerapkan tips ini, kita dapat memastikan bahwa asas kemanfaatan hukum diterapkan secara efektif dalam sistem hukum, sehingga hukum dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

Kesimpulan: Asas kemanfaatan hukum merupakan prinsip penting dalam sistem hukum yang beradab. Dengan menerapkan tips yang diuraikan di atas, kita dapat menciptakan sistem hukum yang adil, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Kesimpulan

Asas kemanfaatan hukum merupakan landasan penting dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan asas ini memastikan bahwa hukum yang diciptakan memiliki manfaat nyata dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Dengan memperhatikan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, pertimbangan dampak sosial dan ekonomi, evaluasi berkala, harmonisasi internasional, dukungan penelitian hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat, kita dapat mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perjalanan menuju sistem hukum yang lebih baik, asas kemanfaatan hukum menjadi kompas yang menuntun kita untuk terus berupaya menciptakan tatanan sosial yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Youtube Video:


Bagikan: